JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera melakukan proses hukum terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng menyusul laporan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

 

Dalam laporannya yang diserahkan ke DPR, BPK menemukan adanya pembiaran yang dilakukan Menpora selaku pengguna anggaran terhadap sejumlah pelanggaran dalam proses pembangunan proyek bernilai total Rp 2,4 triliun itu.

 

“KPK sudah harus segera melakukan penyelidikan terhadap Menpora terkait kasus ini. Pasalnya, dia (Andi Mallarangeng) adalah yang paling bertanggungjawab, khususnya terkait surat persetujuan permohonan tahun jamak kepada Menteri Keuangaan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu Sekretaris Kemenpora, tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, kepada Suara Karya, Senin (5/11).

 

Dari laporan BPK itu, begitu terlihat bahwa Andi Mallarangeng selaku Menpora melakukan pembiaran yang disengaja, dan tidak melakukan teguran khusus kepada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran prosedur baku.

 

“Hasil audit BPK sudah jelas proses pembangunan proyek Hambalang banyak manipulatif. Misalnya, revisi Rencana Kerja Anggaran/Kementerian dan Lembaga (RKA KL) Kemenpora Tahun 2010 sebagai salah satu syarat persetujuan kontrak tahun jamak, belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. Tetapi sudah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangaan,” ujar Uchok.

 

Dengan demikian, terdapat indikasi kejanggalan dalam persetujuan kontrak dalam tahun jamak ini oleh Menteri Keuangaan Agus Martowadodjo. Atas pertimbangan itu pula, ujar Uchok, Agus Martowadodjo disebut-sebut dalam audit investigasi BPK yang diserahkan kepada pimpinan DPR.

 

Namun demikian, Uchok menilai hasil audit BPK tentang Hambalang kurang menggigit, dan data yang disampaikan kurang menyakinkan untuk dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

 

Artinya, hasil audit BPK dinilai banyak mengecewakan publik, dan ini memperlihatkan bahwa BPK tidak serius dan tidak profesional sebagai auditor negara.

 

“Kemudian, dispensasi keterlambatan pengajukan usulan revisi RKA KL Kemenpora 2010 oleh Menteri Keuangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dari sini, KPK sudah harus melakukan penyelidikan kasus ini,” ujarnya menambahkan.

 

Ia juga meminta supaya Menpora bertanggungjawab terhadap surat persetujuan permohonan tahun jamak kepada Menteri Keuangaan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang.

 

“Kelihatannya Menpora memang melakukan pembiaran yang disengaja, dan tidak melakukan teguran khusus kepada orang tersebut,” ujar Uchok.

 

Desakan yang sama disampaikan pengamat hukum Taufik Basari. Ia meminta KPK untuk segera melakukan penelusuran terhadap laporan hasil audit BPK yang mengindikasikan keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng.

 

“Dengan diserahkannya laporan hasil audit BPK, seharusnya KPK segera mengambil langkah untuk melakukan penelusuran. Sebab bagaimanapun, temuan BPK terkait dugaan adanya pembiaran pelanggaran proyek Hambalang yang dilakukan Andi Mallarangeng merupakan data tambahan bagi KPK,” ujar Taufik.

 

Ia juga meminta KPK untuk bekerja lebih intens lagi dalam menangani dugaan korupsi kasus tersebut yang diduga banyak melibatkan kader Partai Demokrat. Apalagi, ujar dia, nama Andi sudah sering disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam berbagai kesempatan. (Sugandi)